Badai diplomatik meletus di Turki setelah dua politisi mengkritik perlakuan China terhadap komunitas Muslim Uighurnya.
Uighur adalah minoritas Muslim dan berbahasa Turki yang berasal dari wilayah Xinjiang di barat laut China.
Beberapa LSM dan negara menuduh China menganiaya orang Uighur, menjadikan mereka berbagai pelecehan di kamp-kamp.
Beijing menolak tuduhan ini dan mempertahankan kamp tersebut sebagai “pusat pelatihan profesional” melawan ekstremisme.
Meral Aksener, ketua partai oposisi IVI Turki, dan walikota Ankara Mansur Yavas, dari partai oposisi CHP, ikut mengkritik.
Posting mereka di Twitter merujuk pada pembunuhan Uighur oleh pasukan China selama pemberontakan di distrik Baren pada April 1990, menggambarkan peristiwa itu sebagai “pembantaian”.
Kedutaan Cina kemudian memberi tanda pada Aksener dan Yavas masuk dua kiriman Twitter, membela kebijakan negara dan menyatakan bahwa “pihak China berhak atas tanggapan yang benar”.
“Pihak China dengan tegas menentang dan mengutuk keras setiap tantangan oleh siapa pun atau kekuatan apa pun terhadap kedaulatan dan integritas teritorial China.”
Komentar tersebut secara luas ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kedua politisi tersebut dan menyebabkan kemarahan media sosial di Turki.
Seorang pejabat kementerian luar negeri Turki mengkonfirmasi bahwa duta besar China dipanggil pada hari Selasa, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang Uighur mencari perlindungan di Turki karena ikatan budaya bersama mereka, dan komunitas telah berulang kali berdemonstrasi di luar konsulat China di Istanbul dan kedutaan di Ankara.
“Kami tidak akan melupakan saudara-saudara kami di penangkaran dan kami tidak akan tinggal diam menghadapi penganiayaan mereka,” kata Aksener di Twitter.
“Turkistan Timur (nama yang diberikan oleh orang Uighur untuk wilayah Xinjiang) pasti akan bebas suatu hari nanti.”
“Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang tidak dapat dipisahkan dari wilayah China,” balas kedutaan dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa pernyataan politisi Turki itu salah.
Pemerintah Turki Presiden Recep Tayyip Erdoğan telah dikritik secara nasional karena tetap diam tentang masalah tersebut dan membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Beijing.
Dipostingkan dari sumber : Toto HK